TARAKAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pelayanan dan memastikan keselamatan pasien di RSUD dr. H. Jusuf SK.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat membuka Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK di Ruang Pertemuan Lantai 6 rumah sakit tersebut, Senin (28/9/2026).

Mewakili Gubernur Kaltara, Ingkong menyebut survei akreditasi bukan sekadar proses administratif untuk mempertahankan predikat rumah sakit, melainkan menjadi momentum mengevaluasi sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan.

“Rumah sakit harus memberikan pelayanan yang bermutu, aman, dan mengutamakan keselamatan pasien,” tegas Ingkong.

Menurutnya, rumah sakit memiliki peran strategis karena tidak hanya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pengobatan, tetapi juga menjadi salah satu ujung tombak dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Karena itu, standar pelayanan harus terus ditingkatkan. Mulai dari tata kelola rumah sakit, kompetensi tenaga kesehatan, fasilitas penunjang, hingga penerapan sistem keselamatan pasien harus menjadi perhatian berkelanjutan.

Ingkong menegaskan, akreditasi tidak boleh dimaknai hanya sebagai kewajiban untuk mendapatkan atau mempertahankan sertifikat.

Lebih dari itu, proses akreditasi harus menjadi bagian dari komitmen profesional dan moral seluruh jajaran rumah sakit dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, berkualitas, dan sesuai standar.

Pemprov Kaltara, kata Ingkong, terus mendorong fasilitas pelayanan kesehatan, baik milik pemerintah maupun swasta, untuk meningkatkan kualitas pelayanan seiring semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat.
Ia juga meminta proses survei dilaksanakan secara terbuka dan objektif.

Kepada tim surveior, Ingkong menyampaikan apresiasi sekaligus berharap evaluasi yang dilakukan dapat menghasilkan masukan konstruktif bagi pengembangan RSUD dr. H. Jusuf SK.
“Silakan berikan masukan dan arahan yang membangun. Itu penting untuk perbaikan pelayanan kami ke depan,” ujarnya.

Sementara kepada direksi dan seluruh civitas hospitalia RSUD dr. H. Jusuf SK, ia meminta agar seluruh proses survei diikuti secara kooperatif dan transparan.

“Tunjukkan komitmen yang selama ini sudah dibangun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.

Survei akreditasi ini juga menjadi momentum bagi Pemprov Kaltara untuk mempertahankan predikat akreditasi paripurna yang telah diraih RSUD dr. H. Jusuf SK.

Dalam rangkaian survei, Ingkong turut menjalani sesi wawancara dengan tim surveior dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna (LARS DHP).

Wawancara tersebut menjadi bagian dari proses penilaian untuk melihat dukungan pemerintah daerah terhadap berbagai aspek penyelenggaraan rumah sakit, termasuk peningkatan mutu, keselamatan pasien, regulasi, pembiayaan, hingga pengembangan sumber daya manusia kesehatan.

Ingkong mengatakan status paripurna yang telah dimiliki RSUD dr. H. Jusuf SK harus menjadi motivasi untuk terus melakukan pembenahan.

“Kami berharap melalui akreditasi ini kelas dan seluruh pelayanan rumah sakit terus meningkat,” katanya.

Sebagai salah satu rumah sakit rujukan utama di Kaltara, RSUD dr. H. Jusuf SK dinilai memiliki posisi strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dari berbagai wilayah.

Karena itu, evaluasi berkala melalui proses akreditasi dinilai penting untuk memastikan standar pelayanan terus dijaga dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ingkong mengakui proses penilaian akreditasi rumah sakit saat ini semakin ketat. Pemprov Kaltara bersama manajemen rumah sakit pun berupaya memberikan informasi secara terbuka mengenai kebijakan, program, dan berbagai pembenahan yang telah dilakukan.

“Penilaiannya sekarang semakin ketat. Kami berusaha memberikan penjelasan sesuai kondisi dan apa yang sudah kami lakukan. Mudah-mudahan predikat paripurna bisa tetap dipertahankan,” ujarnya.

Selain aspek tata kelola dan keselamatan pasien, penguatan sumber daya manusia kesehatan menjadi salah satu perhatian Pemprov Kaltara.

Pemerintah daerah terus mendorong peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, termasuk melalui program pendidikan dokter. Sejumlah dokter dan tenaga kesehatan yang sedang menjalani pendidikan diharapkan nantinya kembali ke Kaltara untuk memperkuat layanan kesehatan.

“Dokter dan perawat yang sedang kita sekolahkan diharapkan bisa kembali. Mudah-mudahan kebutuhan dokter spesialis maupun subspesialis di Kaltara nantinya dapat terpenuhi,” ujar Ingkong.

Survei akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK dipimpin Ketua Tim Surveyor LARS DHP dr. Raden Gunawan Effendi, Sp.M., S.H., M.M., M.A.R.S., M.H., C.M.C., C.H.C.M., FISQua, bersama anggota dr. Mauritz Silalahi, Sp.P(K)., FISR., M.A.R.S. dan Farisia Madina, S.Kp., M.M., FISQua.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kaltara Dr. Usman, S.K.M., M.Kes., Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK dr. Budy Azis B., Sp.PK, serta jajaran direksi dan civitas hospitalia RSUD dr. H. Jusuf SK.

Melalui proses akreditasi tersebut, Pemprov Kaltara berharap RSUD dr. H. Jusuf SK tidak berhenti pada upaya mempertahankan predikat paripurna.

Lebih jauh, rumah sakit diharapkan terus memperkuat mutu layanan, keselamatan pasien, kompetensi tenaga kesehatan, tata kelola, serta fasilitas pelayanan, sehingga mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat Kaltara secara berkelanjutan. (humas_rsud)

“Pantau terus webiste RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara.”